Hak Cipta
PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PILKADA BERDASARKAN PKPU NO 13 TAHUN 2024
Pencipta : Nur Hadi Siswanto, Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum,
Deskripsi :
Netralitas ASN adalah tanggung jawab kolektif, tidak hanya Panwascam sebagai pengawas, tetapi juga ASN sendiri dan masyarakat luas. Pelanggaran terhadap netralitas dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, perlu ada aturan tegas yang berlaku sejak awal tahapan pilkada, untuk melarang ASN dan pihak lain seperti TNI, Polri memberi dukungan pada calon tertentu.
Dampak bagi Pemohon Paspor Terkait Kenaikan Tarif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo
Pencipta : Muhammad Fadhil Yusuf, Dr. Yogi Prasetyo S.H. M.H., Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
Deskripsi :
Kenaikan tarif paspor sesuai PP No. 45 Tahun 2024 di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo memba(...)
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KETERTIBAN PENYELENGGARAAN HAJATAN DI DESA SIDOREJO
Pencipta : Moh Khudhori, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum., Dr. Yogi Prasetyo S.H. M.H.
Deskripsi :
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 menjadi solusi atas masalah kerusuhan saat hajatan. Berkat kesadaran dan peran aktif masyarakat, pelaksanaan hajatan kini berjalan tertib, aman, dan kondusif, menunjukkan atas efektivitas peraturan dalam menciptakan ketertiban sosial.
UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA DI USIA PRODUKTIF PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Pencipta : MAHARANI KALIFAH PUTRI, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum, Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
Deskripsi :
Ada hak pendidikan yang harus tetap dijalankan dan diperoleh oleh narapidana usia produktif di(...)
EFEKTIVITAS MALL PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENERBITAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Pencipta : Hartono Lukman Soy, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum., Dr. Yogi Prasetyo,S.H.,M.Hum
Deskripsi :
Pelayanan penerbitan paspor melalui Mall Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo telah menunjukkan efektivitas yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. MPP memberikan kemudahan akses, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas layanan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan penambahan sumber daya untuk mengoptimalkan layanan.
STUDI YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BOILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA
Pencipta : Hafidh Arum Mufarrid, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum., Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
Deskripsi :
Pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara peternak ayam boiler CV Bayu Aji Farm II dan PT. Ciomas Ad(...)
KEBIJAKAN TATA TERTIB LAPAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT (STUDI DI LAPAS KELAS 1 MADIUN)
Pencipta : Erwin Herdiansah, Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, Dr. Aries Isnandar, SH.,MH
Deskripsi :
- Penerapan kebijakan tata tertib di lapas kelas 1 madiun jawa timur memberikan dampak yang dinilai (...)
Implementasi Pentingnya Penerapan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital
Pencipta : Erdian Kusuma Wardhani Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
Deskripsi :
UU No. 27 Tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Di era digital yang semakin kompleks, kehadiran UU ini dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas dan mengikat terhadap penyalahgunaan data pribadi. Meski menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, UU ini berpotensi menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pencipta : Asti Cahyani, Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, Dr. Ucuk Agiyanto, M.Hum.
Deskripsi :
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang No(...)
Kebijakan Penerapan Perdes No 1 tahun 2023 Desa Sidorejo : Upaya larangan terhadap aktifitas penyetruman ikan di sungai guna menjaga ekosistem air dan lingkungan di Desa Sidorejo
Pencipta : Arlia Ega Fatmawati, Dr. Yogi Prasetyo S.H. M.H., Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
Deskripsi :
Program yang telah dilaksanakan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di lingkungan Masyarakat desa sidorejo, karena dengan adanya perdes ini kegiatan perusakan lingkungan salah satunya kegiatan penyetruman ikan dapat berangsur-angsur menurun aktifitasnya karena adanya sanksi-sanksi yang dibebankan oleh pelaku penyetruman ikan disungai.