EFEKTIFITAS SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL DALAM PILKADA

DESKRIPSI

Implementasi sanksi hukum terhadap pelanggaran kampanye di media sosial dalam Pilkada merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi pengawasan, transparansi informasi, serta keamanan proses kampanye melalui sistem digital yang lebih terintegrasi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran digital diharapkan mampu meminimalkan risiko manipulasi, disinformasi, serta mempercepat proses penanganan pelanggaran kampanye. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur digital, dan edukasi masyarakat. Payung hukum yang komprehensif diperlukan agar pengakuan terhadap bukti digital berlaku sah dan mengikat dalam seluruh proses hukum, termasuk penyelesaian pelanggaran kampanye. Harmonisasi antar peraturan juga menjadi hal yang penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Selain itu, kesiapan kelembagaan, keamanan sistem informasi, serta pemerataan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat juga perlu diperhatikan. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan akan membantu masyarakat memahami batasan serta konsekuensi hukum dari aktivitas kampanye digital, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penerapan sanksi atas pelanggaran kampanye di media sosial dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, serta mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, adil, dan inklusif.