DINAMIKA PERTENTANGAN ANTARA HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG PERTAHANAN (STUDI KASUS TENTANG LARANGAN PENJUALAN TANAH SAWAH DI DESA KRADENAN PONOROGO)

DESKRIPSI

Hukum adat Jawa, termasuk di desa Kradenan, memiliki sistem yang kuat dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah sawah. Tradisi turun temurun, seringkali melibatkan gotong-royong dan keputusan bersama dalam memanfaatkan sumber daya pertanian. Kepemilikan tanah sawah dapat ditentukan oleh warisan keluarga atau diatur melalui mekanisme adat setempat. Namun, dalam konteks pertahanan nasional, ada potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional terkait kepemilikan tanah. Pemerintah memiliki kebijakan terkait keamanan nasional, termasuk pemilihan lokasi strategis dan pengaturan lahan untuk kepentingan pertahanan. Pertentangan antara hukum adat Jawa dan hukum nasional terhadap kepemilikan tanah sawah di desa Kradenan dapat memiliki dampak signifikan pada masyarakat setempat dan aspek pertahanan nasional. Secara sosial, konflik dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan dalam masyarakat. Dalam konteks pertahanan nasional, ketidaksesuaian antara pemilihan lahan strategis dan kepemilikan tanah adat dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan keamanan.